Langsung ke konten

Hitung THR 2027: penuh, prorata dan batas bayar H-7

Tunjangan hari raya penuh atau proporsional sesuai Permenaker.

Upah dibayar
Rp
Rp

THR keagamaan yang harus dibayar

Rp0

Permenaker No. 6 Tahun 2016. Idulfitri 2027 mengikuti SKB 3 Menteri (libur 10 dan 11 Maret 2027); tanggal 1 Syawal ditetapkan sidang isbat. Diperiksa 17 November 2026. Sumber

Hitungan berjalan di peramban Anda dan tidak ada yang dikirim. Hanya informasi berdasarkan Permenaker 6 Tahun 2016, bukan nasihat hukum atau pajak; perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB yang memberi THR lebih besar tetap berlaku. Tanggal Idulfitri bisa bergeser setelah sidang isbat.

Dibuat dan dikelola oleh Sam Jakola, editor · Sumber dan cara kami memeriksa · Koreksi · Terakhir ditinjau

Bagaimana rumus THR menurut Permenaker 6 Tahun 2016?

Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih menerima satu bulan upah penuh, dan pekerja dengan masa kerja 1 bulan sampai kurang dari 12 bulan menerima secara proporsional: masa kerja dalam bulan dibagi 12, dikali satu bulan upah (Pasal 3 ayat 1). Kalkulator hitung THR ini menjalankan rumus itu dari tanggal masuk kerja Anda sampai hari raya. Contoh bawaannya: masuk 15 Juni 2026, upah Rp5.000.000, hari raya 10 Maret 2027. Masa kerjanya 8 bulan 23 hari, sehingga 8 ÷ 12 × Rp5.000.000 = Rp3.333.333.

Berapa THR untuk masa kerja kurang dari setahun?

Sebanding dengan lamanya Anda bekerja, dengan batas bawah satu bulan: pekerja yang belum genap sebulan terus-menerus belum berhak (Pasal 2 ayat 1). Untuk upah Rp5.000.000, tabel ini memperlihatkan cara jumlahnya naik. Hitungan lama kerja bisa dicek dengan hitung umur, yang menghitung selisih tanggal masuk dan hari raya dalam tahun, bulan dan hari. THR juga ikut dihitung dalam zakat penghasilan tahunan; kalkulator zakat menunjukkan apakah gaji ditambah THR melewati nisab.

THR untuk upah Rp5.000.000 menurut masa kerja (hari raya 10 Maret 2027)
Masa kerjaRumusTHR
1 bulan 1 ÷ 12 × upah Rp416.667
2 bulan 2 ÷ 12 × upah Rp833.333
3 bulan 3 ÷ 12 × upah Rp1.250.000
6 bulan 6 ÷ 12 × upah Rp2.500.000
9 bulan 9 ÷ 12 × upah Rp3.750.000
11 bulan 11 ÷ 12 × upah Rp4.583.333
12 bulan 1 × upah Rp5.000.000

Sumber: Permenaker 6/2016, Pasal 3 ayat (1); hitungan sendiri

Permenaker tidak mengatur pembulatan sisa hari dalam pasal-pasal yang kami baca. Karena itu kalkulator menghitung bulan penuh, dan pembulatan ke atas untuk sisa 15 hari atau lebih tersedia sebagai kotak pilihan; ikuti kebijakan di perusahaan Anda.

Upah apa yang dipakai sebagai dasar?

Satu bulan upah berarti upah tanpa tunjangan (upah bersih) atau upah pokok ditambah tunjangan tetap (Pasal 3 ayat 2). Tunjangan yang tidak tetap, misalnya uang makan atau transport yang dibayar menurut kehadiran, tidak masuk. Kalau perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB atau kebiasaan perusahaan memberi THR lebih besar dari rumus, yang lebih besar itulah yang berlaku (Pasal 4). Untuk harian lepas, satu bulan upah adalah rata-rata upah sebulan: dari 12 bulan terakhir bila masa kerja 12 bulan atau lebih, atau selama masa kerja bila kurang dari itu (Pasal 3 ayat 3). Kalkulator memakai upah harian dikali hari kerja rata-rata per bulan sebagai pendekatan rata-rata itu.

Siapa yang berhak: pekerja tetap, kontrak, harian lepas?

Hak THR menurut jenis hubungan kerja
Jenis pekerjaBerhak THR?Dasar
Pekerja tetap (PKWTT) Berhak bila masa kerja 1 bulan atau lebih Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Pekerja kontrak (PKWT) Sama: 1 bulan atau lebih, selama kontrak berjalan Pasal 2 ayat (2)
Harian lepas Berhak bila 1 bulan atau lebih; upah sebulan = rata-rata upah Pasal 3 ayat (3)
Pekerja tetap yang di-PHK 30 hari sebelum hari raya atau kurang Masih berhak THR Pasal 7
Pekerja kontrak yang kontraknya berakhir sebelum hari raya Tidak berhak Pasal 7

Sumber: Permenaker 6/2016 dan ulasan Hukumonline serta SIP Law Firm

Pekerja non-Muslim menerima THR menjelang hari raya agamanya sendiri, misalnya Natal atau Nyepi (Pasal 5 ayat 1); perjanjian dapat menentukan hari raya lain (Pasal 5 ayat 3). Isi tanggal hari raya yang sesuai pada kalkulator.

Kapan THR harus dibayar?

Paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan (Pasal 5 ayat 4). Jika Idulfitri jatuh pada 10 Maret 2027, batas bayarnya Rabu, 3 Maret 2027. Pengusaha yang terlambat dikenai denda 5% dari THR yang seharusnya dibayar (Pasal 10), dan denda itu tidak menghapus kewajiban membayar THR-nya. Kalkulator menampilkan batas bayar sebagai tanggal dan hitung mundur dari hari ini.

Garis waktu THR Idulfitri 2027 Batas bayar THR adalah 3 Maret 2027, tujuh hari sebelum Idulfitri pada 10 Maret 2027. 3 Mar: batas bayar (H-7) 10 Mar: hari raya THR sudah harus diterima
Jika Idulfitri jatuh pada 10 Maret 2027.
Batas bayar menurut tanggal Idulfitri
Hari raya (1 Syawal)Batas bayar THR (H-7)
Selasa, 9 Maret 2027 Selasa, 2 Maret 2027
Rabu, 10 Maret 2027 Rabu, 3 Maret 2027
Kamis, 11 Maret 2027 Kamis, 4 Maret 2027

Sumber: Permenaker 6/2016, Pasal 5 ayat (4); hitungan sendiri

Kapan Idulfitri 2027?

SKB 3 Menteri yang dibahas pada rapat koordinasi 15 September 2026 menetapkan libur nasional Idulfitri 1448 H pada Rabu dan Kamis, 10 dan 11 Maret 2027, dengan cuti bersama pada 9, 12 dan 15 Maret 2027. Tanggal 1 Syawal 1448 H sendiri belum ditetapkan pemerintah per 17 November 2026; penetapan resminya dilakukan lewat sidang isbat Kementerian Agama. Karena batas bayar bergantung pada tanggal itu, ubah isian tanggal hari raya bila hasil sidang isbat berbeda.

Apakah THR kena PPh 21?

Ya, THR termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21. Menurut PMK 168 Tahun 2023, THR tergolong penghasilan tidak teratur pegawai tetap, dan dengan metode tarif efektif bulanan (TER) pemotongan di luar Desember dihitung dari seluruh penghasilan bruto bulan itu, sehingga THR yang digabung dengan gaji dapat menaikkan tarif pada bulan THR dibayar. Pemotongan Desember menghitung ulang setahun penuh. Kalkulator ini tidak menghitung pajaknya karena tarif bergantung pada kategori PTKP; hitungannya ada di aplikasi dan pedoman Direktorat Jenderal Pajak.

Sumber

Berlaku untuk Permenaker 6 Tahun 2016, diperiksa 17 November 2026. Kalkulator ini hanya untuk informasi dan bukan nasihat hukum, pajak atau keuangan.